Beberapa hari ini mulai terdengar masalah PSAK 50 dan PSAK 55, bagi perbankan PSAK 50 dan 55 membawa konsekuensi yang sangat besar dari segi pengukuran dan pencatatan aset. Walaupun IMHO tidak secara langsung mempengaruhi mekanisme bisnis sebuah bank, hanya saja, memang jika Bank ingin tetap kinclong setelah penerapan kedua PSAK ini, berbagai penyesuaian perlu dilakukan dari sisi bisnisnya.

PSAK 50 mengatur tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan sementara PSAK 55 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Batas implementasi kedua PSAK tersebut adalah 1 Januari 2009. Hal yang cukup krusial dari kedua PSAK tersebut bagi bank adalah bahwa, kredit sebagai asset bank digolongkan pada “Loan and Receivables” yang mana valuasinya adalah dengan cara amortized cost, hal ini membawa konsekuensi bahwa nilai kredit (dalam hal ini asset bank) akan dipengaruhi oleh proyeksi cashflow dari asset tersebut, sehingga kredit yang dikenakan bunga dibawah bunga pasar akan terdiskon menjadi lebih kecil dari harga perolehannya (kredit yang dikucurkan); Selain itu sistem akuntansi baru ini memperkenalkan “Impairment” sebagai padanan PPAP/Provisi kredit, hanya saja jika pada PPAP sudah ada ketentuannya (Kol. 1 = 1%, Kol. 2 = 5% dan seterusnya) disini impairment sifatnya musti diperhitungkan per kasus berdasarkan probabilitas suatu kredit/kasus menjadi default. Disatu sisi kredit yang kualitasnya baik (kelancaran pembayaran dan prospek usaha oke) akan mengecil provisi (atau dalam hal ini impairment)nya; sementara disisi lain kredit yang kualitasnya kurang baik akan menjadi semakin besar provisinya.

Untuk alasan HAKI artikel yang saya tampilkan adalah free artikel atau artikel yang telah mendapatkan persetujuan dari penulisnya.